Setwan-Dinkes dan BPJS Kesehatan Edukasi Warga Manggala

Setwan-Dinkes dan BPJS Kesehatan Edukasi Warga Manggala.

Setwan-Dinkes dan BPJS Kesehatan Edukasi Warga Manggala.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Sekretariat DPRD Kota Makassar (Setwan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Mitra BPJS Kesehatan menggelar kemitraan anggota DPRD Makassar bersama masyarakat di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala Senin 14 Mei 2018.

Meski diguyur hujan, masyarakat Manggala tetap antusias mengukuti kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai pemateri Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Amar Bustanul, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Naisyah T. Azikin dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Ichwansyah Gani.

‎Amar, mengatakan kinerja Dinkes‎ dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat miskin selalu dalam pengawasan DPRD Kota Makassar, termasuk kendala yang dirasakan terhadap penggunaan BPJS Kesehatan.

“‎Kami di DPRD selalu menerima aspirasi masyarakat, termasuk pelayanan di bawah naungan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan juga tidak lepas dari pantauan kami. Soal anggaran Dinkes termasuk dalam tiga dinas penerima anggaran terbesar bersama Dinas Pendidikan dan Dinas PU,” jelasnya.

Kadis Kesehatan Kota Makassar, Naisyah, menambahkan, hingga saat ini sebanyak 79 persen masyarakat Kota Makassar sudah terdaftar sebagai pengguna JKN-KIS.

“Peserta kita di Kota Makassar sudah 79 persen, atau sekitar 130 ribu orang. Kita saat ini juga mengupayakan agar secepatnya 21 persen ini bisa terselesaikan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Ichwansyah Gani, menerangkan bahwa hampir seluruh klinik, puskesmas, dan Rumah Sakit yang ada di Kota Makassar sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Saat ini sudah 47 Puskemas, totalnya seluruhnya ada 198, termasuk klinik dan Rumah Sakit swasta maupun negeri. Kita juga sudah membuka layanan BPJS di tingkat Kecamatan,” terangnya.

Masyarakat Maggala berharap persoalan terkait pelayanan BPJS Kesehatan bisa cepat terselesaikan, termasuk pelayanan Rumah Sakit yang seakan-akan memberatkan pasien yang menggunakan jasa asuransi JKN-KIS. (**)